OJK Bersama Polda Lampung Tingkatkan Koordinasi Melalui Sosialisasi Perlindungan Konsumen

BANDAR LAMPUNG – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan kepada 100 orang peserta yang berasal dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) se-Provinsi Lampung, bertempat di Hotel Novotel, Kamis (27/7/2023).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK Rudi Agus P. Raharjo, Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto, Kombes Pol. Donny Arief Pratomo SIK MH dan Kombes Pol. Fajaruddin.

Acara tersebut termasuk dalam agenda pelaksanaan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2023 dan akselerasi peningkatan literasi keuangan masyarakat di Provinsi Lampung.  Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerjasama OJK dan Bareskrim Polri dalam penguatan Tim Satgas Waspada Investasi (SWI).

“Sinergitas tidak hanya terjadi pada SWI, namun juga dibuktikan dengan adanya dukungan dari Polda Lampung. Peran serta para peserta sosialisasi ini sangat penting karena merupakan garda terdepan yang dapat menggaungkan pesan-pesan penting demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ungkap Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK Rudi Agus P. Raharjo saat menyampaikan sambutannya.

Kata dia lagi, SWI merupakan satuan tugas yang dibentuk dalam rangka mewujudkan koordinasi yang efektif antar instansi pengawas di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, aparat penegak hukum serta regulator.

“Dengan adanya SWI ini, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi,” jelas dia.

Pada kesempatan tersebut, Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto menyampaikan, SWI Provinsi Lampung merupakan perpanjangan tangan dari SWI pusat dalam melaksanakan fungsi dan tugas SWI di Provinsi Lampung.

“Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 18/KDK.01/2021 tentang tim kerja satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi di daerah,” ujarnya.