DPRD Metro Soroti Pandangan Umum Atas Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD Perubahan

METRO – Sejumlah Fraksi DPRD Kota Metro menyoroti menyampaikan Pandangan Umum atas Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD Perubahan Tahun 2020 di Gedung DPRD Metro, Selasa (8/9/2020).

Ini seperti disampaikan Golkar DPRD Kota Metro. Melalui Juru Bicaranya Iin Dwi Astuti Fraksi Golkar menyampaikan perlu adanya penyesuaian program dan percepatan, agar perubahan APDB Tahun 2020 dapat mempercepat realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Fraksi Golkar juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan aset daerah dan tunggakan pajak. Dengan adanya target yang naik, harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan kepada publik.

“Kami mengusulkan adanya penambahan lampu jalan, perbaikan jalan, dan pelayanan dasar masyarakat lainnya. OPD harus pandai memilih dan memilah mengingat waktu efektif tahun 2020 tersisa tiga bulan,” ungkapnya.

Kemudian, Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Ria Hartini meminta perubahan APBD 2020 mampu mempercepat RPJMD dan penanganan pencegahan Covid-19. Pihaknya menyoroti bantuan sosial baru terealisasi satu kali pembayaran yang seharusnya tiga kali.

“Pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berpotensi masih belum maskimal. Begitu juga peningkatan SDM dan pemuktahiran data base objek pajak, perbaikan infrastruktur jalan, dan penataan pembangunan pasar,” imbuhnya.

Sementara Yulianto dari Fraksi PKS meminta Wali Kota mendayagunakan segala potensi untuk menggenjot sektor pendapatan yang menurun. Dimana pengelolaan harus profesional pada sektor pajak dan retribusi.

“Seperti pendaparan dari sektor parkir, rumah makan, hotel dan lainnya itu masih belum maksimal. Persoalan infrastruktur juga banyak yang sudah mengalami kerusakan. Kita usulkan harus ada rehabilitasi atau perbaikan,” tukasnya.

Abdulhak dari Fraksi Nasdem menyoroti APBD 2020 yang banyak mengalami perubahan dengan adanya pandemi Covid-19. Karenanya perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakomodir agenda pembangunan.

“Kita minta Wali Kota memaksimalkan sektor pajak dan retribusi dengan meningkatkan petugas lapangan untuk menghitung obyek pajak. Kemudian menggunakan taping box dan membentuk tim terpadu untuk peningkatan sektor pendapatan,” terangnya.

Mewakili Fraksi Demokrat, Basuki Rahmat meminta Pemkot Metro tegas dalam menegakkan perda yang telah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif. Terutama yang berkaitan dengan miras, reklame, hingga ketertiban umum.

“Fraksi Demokrat meminta pelaksanaan pembangunan harus mengacu pada kebutuhan yang mendesak. Seperti drainase, irigasi, dan lainnya. Ini sebagai antisipasi banjir terhadap daerah-daerah yang berpotensi mengalami banjir,” ungkapnya.

Ratni Makarau dari Fraksi Amanat Bangsa menyampaikan, adanya pandemi Covid-19 membuat perubahan dan penyesuaian pada APBD 2020. Pihaknya memaklumi adanya penurunan pendapatan pada DAK dan DAU.

Namun demikian, Fraksi Amanat Bangsa mengingatkan pemerintah untuk melakukan pemuktahiran data base pendapatan secara berkala. “Serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendapatan daerah. Seperti penggunaan parkir elektronik dan penambahan taping box,” tutupnya. (Red)