Diduga Belum Miliki SHM, Rumah Dinas Yang Di Dirikan Sejak Tahun 2009 Sudah Di Fungsikan

 

WAY KANAN, – Selama ini banyak yang beranggapan bahwa dalam proses mendirikan gedung atau bangunan hingga difungsikan hanya cukup dengan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Padahal ada dokumen lain yang sangat penting, yaitu (SLF) Sertifikat Laik Pungsi,dan (SHM) Sertifikat Hak Milik, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Beda hal,” dengan Pembangunan Rumah Dinas (BPS) Badan Pusat Statistik Kab Way Kanan,
terletak di Daerah Km’2, Kecamatan Blambangan Umpu Kab Way Kanan.
Pembangunan Rumah Dinas tersebut pada Tahun 2009, yang lalu sampai tahun 2020,ternyata diduga tidak memiliki (SHM) Sertifikat Hak Milik,
Akan tetapi pembangunan Rumah Dinas, tersebut sudah lama di pungsikan.

Ya,” pembangunan rumah dinas tersebut berdiri tahun 2009, yang lalu dan saya tugas disini tahun 2014, jadi saya tidak tahu bagaimana terjadi nya waktu itu,” jelas guntoro pihak Instansi yang terkait, saat di konfirmasi media.14/09/2020.

Masih kata Guntoro,”memang sertifikat nya itu belum ada karena kami tidak membelinya keseluruhan, dan dulu itu kami tidak tahu bahwa sertifikat asli, ternyata tidak ada dengan pemilik aslinya.ungkapnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 menjelaskan bahwa:

“Rumah dinas atau rumah negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.”

Dari definisi rumah dinas sesuai dasar hukum yang berlaku yang di jelaskan dalam peraturan pemerintah :
1. PP No.40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara.
2. PP No.31 Tahun 2005 tentang perubahan
PP No. 40 Tahun 1994
3. PP No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengadaan,Penetapan Status, Pengalihan
Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah
Negara
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/
PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis
Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan
Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan
Pengalihan Hak atas Rumah Negara.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) Perwakilan Way Kanan Thabrani, berharap kepada Pihak BPS Way Kanan agar melengkapi administrasi pembangunan rumah dinas di Kab way kanan secepatnya agar mempunyai kejelasan (SHM) Sertifikat Hak Milik yang Sah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”), diatur hak-hak atas tanah yang terdiri atas:
a. hak milik;
b. hak guna usaha (HGU);
c. hak guna bangunan (“HGB”);
d. hak pakai;
e. hak sewa;
f. hak membuka tanah;
g. hak memungut hasil hutan;
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Hak-hak atas tanah di atas dibuktikan dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan. Pemberian surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

“Karena setiap bangunan gedung negara harus memiliki kejelasan tentang status hak atas tanah di lokasi tempat bangunan gedung negara berdiri. Kejelasan status atas
tanah ini dapat berupa hak milik atau hak guna bangunan. Status hak atas tanah
ini dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah Instansi/lembaga
pemerintah/negara yang bersangkutan. Dalam hal tanah yang status haknya
berupa hak guna usaha dan/atau kepemilikannya dikuasai sementara oleh
pihak lain, harus disertai izin pemanfaatan yang dinyatakan dalam perjanjian
tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik
bangunan gedung sebelum mendirikan bangunan gedung di atas tanah tersebut. Tegas Thabrani.(Sue/Lia)

Be the first to comment

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*