Koperasi Merah Putih Didorong Jadi Motor Ekonomi Desa dan Kelurahan di Lampung

BANDAR LAMPUNG — Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didorong tidak sekadar menjadi lembaga ekonomi masyarakat, tetapi mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa dan kelurahan.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Provinsi Lampung yang berlangsung di Gedung Semergou, Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Seminar menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengurus koperasi, serta para pemangku kepentingan dalam mempercepat implementasi program KDKMP di Lampung.
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, mengatakan keberadaan koperasi harus mampu memberikan nilai tambah terhadap potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah.
Menurutnya, koperasi tidak boleh hanya berhenti pada kegiatan produksi. KDKMP harus mampu mendorong proses hilirisasi sehingga berbagai produk yang dihasilkan masyarakat tidak langsung dijual dalam bentuk bahan mentah.
“Jangan sampai hasil produksi dari desa hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Koperasi harus menjadi instrumen yang mampu mengolah, mengembangkan, dan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal,” ujarnya.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal juga menilai KDKMP memiliki peluang besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Menurutnya, berbagai sumber daya dan potensi ekonomi di desa dan kelurahan perlu dikelola melalui kelembagaan yang kuat. Dengan begitu, perputaran ekonomi dapat lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.
“Desa dan kelurahan harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Koperasi menjadi sarana untuk mengelola potensi yang ada agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Mirza.
Dukungan terhadap pengembangan KDKMP juga diberikan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan bahwa Pemkot telah memberikan bantuan modal awal sebesar Rp50 juta untuk masing-masing KDKMP yang berada di 126 kelurahan.
Total bantuan modal awal tersebut mencapai Rp6,3 miliar.
Eva berharap bantuan tersebut dapat menjadi langkah awal agar koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi mampu menjalankan kegiatan usaha secara aktif.
“Harapannya, koperasi ini tidak hanya terbentuk secara administrasi, tetapi benar-benar aktif menjalankan usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Eva Dwiana.
Ke depan, KDKMP diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari memperkuat rantai produksi, distribusi hingga pemasaran komoditas unggulan daerah.
Keberadaan koperasi juga diharapkan dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Seminar tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah dan masyarakat dalam menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.