Sekretariat Daerah Lampung Timur Beri Keterangan Palsu, Laskar Merah Putih Minta Kejaksaan Profesional

LAMPUNGTIMUR, PESONALAMPUNGNEWS.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur hingga saat ini belum juga mengembalikan uang tunjangan atau insentif Tahun 2017 silam, Laskar Merah Putih (LMP) minta agar Kejaksaan Negeri Sukadana segera melakukan tindakan hukum.

Amir Faisol Ketua LMP Markas Cabang Kabupaten Lampung Timur, Kamis (4/4/2019). Kepada sejumlah awak media menyampaikan rasa kekecewaanya terhadap sikap dan informasi bohong yang telah disampaikan pihak Sekretariat Daerah Pemkab Lampung Timur pada lembaga Kejaksaan Negri Sukadana, beberapa waktu silam.

“Saat kita minta konfirmasi Kejaksaan Negeri Sukadana beberapa waktu yang lalu, Kasi Pidsus, Median Suwardi mengatakan, bahwa telah melakukan pemeriksaan, termasuk pihak Sekretariat Pemda, dari pemeriksaan menyebutkan, Sekretariat, dalam hal ini adalah Sekda telah mengembalikan uang kelebihan anggaran, sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), faktanya, sampai dengan hari ini uang tersebut belum juga dikembalikan, itu sama sama saja memberikan informasi palsu,” ujar Amir Faisol.

Menurutnya, ada beberapa item terkait kebijakan Sekda diduga syarat kecurangan, dan ormas yang dipimpinnya saat ini telah melakukan aksi demo dan laporan secara resmi kepada Kejaksaan Negeri Sukadana, termasuk salah satunya adalah hasil audit dan temuan BPK atas penggelontoran anggaran untuk Insentif Sekda, karenanya diminta segera mengembalikan uang insentif Tahun Anggaran 2017 tersebut.

Setelah hasil dari penelusuran tim dari Ormas LMP Cabang Kabupaten Lampung Timur mendapatkan informasi, bahwa hingga saat ini Sekda belum juga mengembalikan uang yang dimaksudkan, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2017 silam.

Atas dasar hal tersebut, LMP tegas meminta ada tindakan tegas dari institusi Kejaksaan Negeri Sukadana terhadap para pelaku Koruptor di kabupaten tersebut.

“Kami minta agar Kejaksaan Negeri Sukadana segera mengambil langkah tegas, lembaga resmi seperti Kejaksaan saja berani mereka bohongi, lalu bagaimana dengan kami yang hanya sebagai masyarakat biasa,” kata dia.

Demi menguatkan keterangan LMP, melalui OPD Badan Pendapatan Daerah, para awak media mendapatkan informasi serupa dengan LMP, dimana uang tersebut tidak di kembalikan, karena pemerintah daerah telah menganggap penganggaran uang yang meskipun menjadi temuan BPK adalah benar dan telah sesuai prosedur dan perundang-undangan.

Diketahui Kabupaten Lampung Timur atas laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Lampung, terdapat pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada sekda Lampung timur sebesar Rp.76.775.017, – sesuai dengan hasil laporan tersebut, diketahui sekda memperoleh insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2017 sebesar Rp 76.775.017,-(setelah dikurangi pajak) yang diterima melalui empat kali pembayaran. Selain itu, sekda juga menerima tambahan penghasilan PNS yang pembayarannya didasarkan pada perbup nomor 4 tahun 2017 tanggal 1 februari 2017 tentang penambahan penghasilan kepada pengelola keuangan daerah kabupaten lampung timur sebesar Rp. 25.000.000/bulan (setelah dikurangi pajak) atau Rp.306.000.000-/tahun (Rp.25.000.000×12 bulan).

Pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada sekda tersebut tidak tepat karena sekda telah menerima tambahan penghasilan setiap bulan.
Atas tumpang tindih pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dan tambahan penghasilan sebesar Rp.76.775.017. (Rizki)

 

Be the first to comment

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*