Pemkab Lamtim dan Pemprov Teken MoU Bagi Hasil Migas 10%

Pemkab Lamtim dan Pemprov Teken MoU Bagi Hasil Migas 10%

Lampung Timur – Plt. Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari hadiri Memorandun of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Lampung terkait Bagi hasil 10% Pengelolaan Migas yang bertempat di Ruang Kerja Plt. Bupati Lampung Timur, Selasa (02/07/2019).

Kejayaan minyak dan gas (migas) tanah air bukan hanya soal pencapaian puncak migas tertinggi melainkan juga peningkatan atas manfaat yang sebenar-benarnya untuk kemakmuran rakyat. Kementerian ESDM telah melahirkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dimana Pemerintah Daerah akan mendapatkan pembagian saham sebanyak 10%. Dengan harapan masyarakat daerah potensi migas dapat menikmati hasil yang lebih nyata.

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Lampung Timur, Syahrudin Putera, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Senen Mustakim, Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Timur, Mart Aziz, Kepala Bagian Hukum Lampung Timur, Sudarli, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Yudha Setiawan, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Kabag Perekonomian Provinsi Lampung, Direktur PT. Lampung Jasa Utama (LJU), Andi Jauhari Yusuf, Plt Direktur PDAM Lampung Timur, Antonius Widiatmoko dan Kepala Cabang PDAM Sribawono, Merta dinata.

Dalam wawancara Zaiful menyampaikan bahwa hasil Memorandum Of Understanding tersebut telah ia tanda tangani yang kemudian akan diserahkan kepada Gubernur Lampung untuk ditindaklanjuti.

“Pertama tentunya kita bersyukur dengan adanya mou ini yang tadi sudah saya tanda tangani dari Lampung Timur ini yang nanti kemudian sesegera mungkin akan diserahkan kepada bapak gubernur untuk ditindak lanjuti,” terangnya.

Lebih lanjut Zaiful mengharapkan bahwa dengan adanya MOU tersebut pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Timur bisa bertambah.

“Tadi juga telah disampaikan oleh pak yudha dari pemprov, bahwa ini adalah salah satu persyaratan yang harus kita lakukan dan tentunya kita berharap agar semuanya cepat clear dan lamtim nanti bisa dapat bagian dari mou ini dan menambah pendapatan kita, tentunya kalau pendapatannya bertambah kesejahteraan masyarakat juga akan bertambah,” pungkasnya. (Jauhari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *