Terkait 132 Pulau Tak Berizin, HMI Bandarlampung Angkat Bicara

Terkait 132 Pulau Tak Berizin, HMI Bandarlampung Angkat Bicara

Bandar Lampung – Sang bumi dua jurai, Provinsi Lampung dikenal dunia akan keindahan alamnya. Keindahan itu disokong oleh kekayaan bawah laut dan pesisirnya. Tak perlu diragukan lagi, banyak wisatawan domestik hingga luar negeri telah mengakui itu. Namun, bagaimana jika ternyata pantai dan pulau-pulau kecil yang sering dikunjungi banyak turis tersebut tak memiliki izin resmi dan tidak taat pajak?

Pada Rabu (3/7) Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Kasatgas III, Dian Patria, menyebutkan bahwa dari sebanyak 132 pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung belum ada satupun yang memiliki izin pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ia menjelaskan, “selain pelanggaran izin, juga ada potensi tidak dibayarkannya pajak untuk kabupaten seperti hotel, restauran, dan parkir”.

Bagi awam kebanyakan mungkin hal itu dianggap sepele, seraya bergumam “memang apa pentingnya kita tahu kalau pantai/pulau itu ada izin atau tidak?”. Mari berpikir ulang, kemanakah biaya masuk yang dibebankan kepada pengunjung? Sebagian mungkin akan digunakan sebagai perawatan fasilitas, lalu sebagiannya akan kembali pada kantong pengelola wisata. Pemasukan mereka dari biaya itu tentu ditujukan untuk mengembalikan modal awal pembangunan dan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Persaingan antar pengelola pun dimulai, mereka berlomba-lomba menarik pengunjung dengan tawaran fasilitas terbaik dan memuaskan. Tawaran tersebut sebagiannya tentu berasal dari permintaan para wisatawan sebagai konsumen. Masalahnya, notabene pengunjung berasal dari luar Lampung bahkan luar negeri yang bisa saja membawa budaya dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Lampung. Disinilah peranan perizinan yang akan membawa sederet peraturan pemerintah pusat dan daerah yang harus dipatuhi oleh para pengelola agar membatasi ‘manuver’-nya dalam meraih untung.

Lalu mengapa para pengusaha tersebut juga harus membayar pajak? Tentu kita memahami bahwa bagi wisatawan, selain tempat yang dituju haruslah indah, jalan yang dilalui untuk menuju lokasi harusnya juga mulus dan mudah. Pajak tersebutlah yang akan memperindah perjalanan para pengunjung. Terakhir, dampak tempat wisata yang telah berizin resmi dan taat pajak juga dapat mengakselerasi para pedagang kecil di sekitar lokasi wisata. Mereka dapat membuat kelompok atau koperasi tententu yang nantinya dapat mengajukan bantuan atau pinjaman modal kepada Kementrian UMKM agar usaha yang dijalankannya dapat berkembang lebih cepat dan seimbang.

Oleh karena itu, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung melalui Ketua Bidang Pemberdayaan Ummat (Rosa Septiawan) mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi Lampung untuk mempercepat proses perizinan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung.

“Hal ini akan mendorong para pengelola wisata atau pengusaha untuk dapat tertib administrasi dan taat terhadap hukum yang berlaku serta dapat bersama-sama mewujudkan Lampung yang Berjaya,” ungkapnya. (Rilis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *