Lampung Utara – Anggaran media tahun 2021 di Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Utara (Lampura) terkesan tidak transparan.
Ketidak transparanan itu dibuktikan ketika seorang Wartawan Media pesona lampung menanyakan total anggaran dan berapa banyak media yang sudah menjalin Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepakatan kerja sama langganan media cetak koran/online kepada kepada Roni yang merupakan Bendarah di Instansi tersebut pada Kamis, 22 Juli 2021.
Bahkan, Roni melarang Wartawan melakukan pemotretan data media yang telah mereka verifikasi.
“Buat apa (memfoto), maksud kamu ini apa,” tanya Roni dengan nada nyolot dan marah kepada awak media.
Saat dikonfirmasi Wartawan lebih lanjut, Roni mengatakan lebih dari 100 media cetak yang mengajukan langganan koran, namun anehnya dari ratusan media cetak itu, anggaran yang disebut Roni sangatlah minim, sehingga jelas tidak masuk diakal.
“Anggarannya cuma 60 juta,” kata dia.
Roni mengakui, jika anggaran itu tidaklah cukup untuk menghandel seluruh media yang sudah masuk, alias kekurangan anggaran.
“Ya gak cukuplah,” keluhnya.
Dia menjelaskan, setiap media langganan merata dibayar tujuh puluh lima ribu rupiah per-bulan. Sedangkan ada 112 media yang sudah masuk. Sehingga jika dikalkulasikan dibutuhkan Seratus juta lebih dana itu.
Akhirnya, dampak dari overload media ini Roni hanya berpasrah agar adanya penambahan anggaran pada APBD – Perubahan nantinya.
“Nah gak tau, kalo emang diperubahan ditambah ya kami tambah, kalo enggak ada ya sudah bayar yang ada perbulannya,” tandasnya.
Artinya, dari banyaknya langganan koran namun dengan anggaran seminim yang diakui Roni itu, BPBD berpotensi menaruh hutang kepada berbagai perusaha’an media.
Hingga berita ini di terbitkan kepala dinas BPBD belum bisa di konfirmasi. (Ded)
Be the first to comment