Anna Morinda Minta Pemkot Metro Segera Lakukan Penataan ASN

 

METRO, PESONALAMPUNGNEWS.COM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, meminta Pemerintah Kota Metro segera melalukan penataan Aparatur Sipil Negeri (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Metro sehingga setiap istansi tidak kekurangan pagawai.

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Anna Morinda, Pemerintah Kota Metro harus segera melalukan penataan ASN sehingga nantinya suatu instansi tidak kekurangan pegawai.

“Jadi kemarin salah satu rekomendasi dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Metro yaitu penataan ASN. Itu termasuk di bidang pendidikan. Guru-guru (PNS) kita itu sudah tinggal sedikit. Bayangkan ada satu SD yang guru PNS nya tinggal 14 guru. Perlu guru agama 3 orang. Gak ada yang PNS satu pun guru agamanya,” kata Anna Morinda Ketua DPRD kota Metro, Kamis (29/11/2018) kepada pesonalampungnews.com di ruang kerjanya.

Pihaknya menyayangkan keadaan tersebut. Menurutnya, masih banyak guru yang berstatus ASN yang siap untuk mengisi kekosongan guru di beberapa sekolah seperti yang dia temui.

Minimnya guru yang berstatus ASN ini, membuat beberapa sekolah di Kota Metro harus dipenuhi oleh tenaga pendidik berstatus honorer. Sementara, para tenaga honorer ini harus rela mendapatkan gaji yang jauh tak sebanding dengan tugas yang dikerjakan.

“ Sementara dana bos itu kan hanya boleh 15 persen yang untuk guru honor. Bayangkan saja kalo 15 persen dari dana bos, berapa mereka dapat gaji? Ya kayak yang kita tahu selama ini aja, 200 sampe 300 ribu kira-kira. Kan gak manusiawi,” kata Anna.

Selain itu, lanjut Anna Morinda, para guru honorer ini cenderung dibebankan oleh tugas-tugas yang cukup banyak. Hal ini karena mereka rata-rata dibayar per jam pelajaran. Maka, muncul asumsi bahwa semakin banyak jam yang mereka ampu, semakin besar pula bayaran yang didapatkan.

“Karena dana bos itu cuma boleh 15 persen. Apa gak kasian? Itu kan sarjana (guru honorer) loh, yang bertanggung jawab mendidik anak bangsa. Sekarang ya kita ingin pemerintah menata dulu guru ASN ini,” tegasnya.

Pihaknya juga sadar bahwa jika guru honorer ditekan, maka kemungkinan para lulusan sarjana pendidikan untuk menganggur semakin besar. Namun, pihaknya mengimbau untuk tidak mencemaskan hal tersebut.

“Nah nanti ada regulasi untuk mengatasi masalah guru honorer ini. Sekarang ya kita ingin pemerintah menata dulu guru ASN ini. Mereka (guru honorer) juga masih cukup muda untuk mendapat kesempatan yang lainnya, yang lebih baik lagi tentunya,” tutup Anna. (Nanda)

 

Be the first to comment

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*