Oknum Dokter di RSUD Sukadana Lamtim Diduga Lakukan Pungli kepada Pasien BPJS

Oknum Dokter di RSUD Sukadana Lamtim Diduga Lakukan Pungli kepada Pasien BPJS

Lampung Timur – KIS adalah program yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera. Berselang 14 hari setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-7, Joko Widodo resmi meluncurkan KIS bersamaan juga dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan yang telah diluncurkan oleh mantan presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada tanggal 1 Maret 2014 lalu.

Sayangnya program yang di keluarkan orang nomor satu di Indonesia itu di hiraukan oleh oknum dokter RSUD Sukadana kabupaten Lampung Timur, Lampung.

Pasalnya warga yang menerima bantuan KIS tersebut tidak mendapatkan apa yang di janjikan pemerintah.

JM (77) warga Donomulyo kecamatan Bumi Agung kabupaten Lampung Timur kepada pesonalampungnews.com mengatakan ada pembayaran yang di minta oleh oknum perawat saat sesudah menjalani operasi Hernia.

“Kemarin bayar 400 di luar KIS, tapi gak ada kwitansinya. Anak ku yang bayar. Katanya pasang jaringan di luar KIS,” kata dia di kediamannya, Senin (15/7/2019).

Padahal, lanjut dia, belum sembuh tapi sudah di suruh pulang. Ini masih nyeri, ya mau gimana lagi,” tambahnya.

Diketahui, JM di pulangkan pihak rumah sakit pada 5 Juli 2019 lalu.

Selanjutnya wartawan mendatangi rumah sakit. Di rumah sakit, dua orang perawat di ruang bedah menjelaskan uang 400 tersebut di peruntukan untuk pemasangan Mesh.

“Itu uang mesh untuk dokternya, itu sebelumnya sudah di tawari beda dari BPJS dan bayar sendiri. Hernia kan ada lubangnya, na untuk nutupin lubang nya biar suatu saat ga jatuh lagi kalo ga di pasang mesh ini suatu saat bisa jatuh bisa bisa operasi lagi. Banyak disini pasien di tawari itu ada juga ini uang mesh di titipi. Tadi ada pasien juga yang bayar 400 ribu kalau lebih ya mungkin udah lain ya. Uang mesh itu ga bisa masuk BPJS,” jelas dua orang perawat yang piket berbarengan.

Ketika di tanya uang mesh tersebut mengalir kemana dan kenapa tanpa kwitansi perawat menjelaskan uang itu untuk dokter.

“Kan pertama sudah di perjelas ke keluarga nya mas, kalau memang mau dipasang tapi itu bayar sendiri ke dokter langsung uang nya gak kemana-mana gak masuk rumah sakit, intinya di buat lebih bagus dipasang alat itu memang ga di tanggung BPJS. Kalau ga di pasang mesh ya ga diminta,” jelasnya.

Wartawan lalu menemui dokter yang dimaksud perawat, hingga sekitar 3 jam menunggu dokter tersebut karena sedang melakukan operasi, wartawan dipersilahkan mewawancara di dalam ruang operasi sebelum dokter melakukan operasi ke pasien yang selanjutnya.

Di dalam ruangan dokter menjelaskan, “rumah sakit dari bertahun-tahun tidak menyediakan, saya tawarkan mau pakai mesh ga. Karna ga di tanggung sama pemerintah saya tanggung sendiri kalau mau, kalau ga mau gak masalah , boleh ya, kalau mau saya pasang,” kata dia.

Ketika ditanya apakah mesh bukan tanggungan pemerintah, dokter menjelaskan kalau itu tanggungan pemerintah dan masuk dalam BPJS.

“Kan harusnya masuk dalam tanggungan pemerintah, kenapa rumah sakit tidak menyediakan. Rumah sakit lain menyediakan, rumah sakit ahmad yani menyediakan sribawono menyediakan, di klaim dalam bentuk BPJS mereka. Seharusnya disini ada dong. Saya operasi Hernia selalu pakai mesh saya yang menyediakan sendiri tapi tanya dulu mau apa gak. Kalau mau dipasang kalau ga mau ga masalah karena memang ga di tanggung sama pemerintah,” jelasnya.

Tapi, lanjut dokter, operasi jaman sekarang 10 tahun terakhir ini semuanya pakai jaring, tapi jaring ini tidak di sediakan oleh rumah sakit. Harusnya menyediakan, cek di Sribawono menyediakan, menyediakan semua. 3 tahun ini saya sudah minta gak pernah disediakan. Boleh ditanya ke kepala ruangan buk tri, boleh ditanya ke apotik, tanya ada ga, ga ada,” kata dia.

Saat ditanya kenapa uang 400 tersebut tidak di kasih kwitansi dokter mengatakan, “kami memang tidak menyediakan kwitansi memang, kalau mau barangnya saya kasihkan, bungkusnya,” kata dia.

Dikarenakan dokter tersebut akan menjalani operasi pasien selanjutnya, wartawan pamit lalu mendatangi direktur RSUD setempat untuk dimintai keterangan. Dan pada hari itu sang direktur belum bisa ditemui karena tidak ada di ruangannya.

Hingga hari Rabu 17 Juli 2019 wartawan baru bisa bertemu. Dalam wawancara direktur RSUD Sukadana dr Nanang menjelaskan, “yang jelas saya disini memang kalau mesh tidak ada, BPJS gak ada pelayanan mesh dan rumah sakit tidak menyediakan mesh,” kata dia.

Masih kata direktur, “harus beli sendiri, rumah sakit yang harus beli, saya di rumah sakit islam metro menyediakan mesh tapi pasien BPJS tidak memakai mesh karna klaimnya (bayaran yang di tanggung BPJS) tidak cukup,” tambahnya.

Ketika ditanya tentang dokter yang melakukan dugaan pungli tersebut dokter menjelaskan
“Jadi nanti, saya gak tau itu dengan dokternya itu diluar tanggung jawab rumah sakit. Artinya gini ya nanti saya tanya juga ke dokternya cuman artinya pihak rumah sakit ga nyediain tapi bila nanti memungkinkan rumah sakit menyediakan tapi memang saat ini rumah sakit tidak menyediakan karena memang rumah sakit banyak subsidi silang,” ujarnya, Rabu (17/7).

“Intinya kalau saya gak mau pasien-pasien saya di tarik dan saya menyarankan gak boleh, tapi nanti adapun saya pasti mengingatkan gak boleh untuk pasien BPJS. Kalau memang ini nanti saya sampaikan 400 akan dikembalikan, kalau perlu saya yang kembakilin,” tambahnya.

Ketika ditanya tentang statement Plt Bupati Zaiful Bokhari tentang berobat gratis di RSUD Sukadana dokter nanang mengatakan
“Artinya gini kita punya program utama besok itu adalah kalau pasien tidak mampu betulan ya, yang ada surat keterangan tidak mampu itu sekarang udah gratis. Kalau pakai BPJS semua yang bayar BPJS kalau dibelakang itu ada tambahan yang jelas bukan kebijakan rumah sakit. Mungkin tapi jangan sebentar-bentar ada pungli, mungkin ada kesepakatan suatu hal yang mungkin kita tidak tau,” pungkasnya.

Hingga berita ini dibuat, Plt Bupati Lampung Timur dan Pihak BPJS belum bisa di konfirmasi.

(Holil Zibron/Yanuar Zuliansah S.H)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *